Menteri Hubungan Antar Lembaga DEMA UIN Ar-Raniry Saiful Azmi: Hukum Qisas Untuk Kemaslahatan Aceh


author photo

23 Mar 2018 - 21:00 WIB


BANDA ACEH --- Wacana ini muncul beberapa waktu yang lalu setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan keinginannya untuk menerapkan hukum qisas kepada pelanggar hukum di Aceh. 

Tujuannya tak lain ialah untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada orang lain yang ingin melakukan tindak kejahatan di bumi Serambi Mekkah tersebut. 

Demikian disampaikan Saiful Azmi, Alumni Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA) yang juga Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN. 

Saiful Azmi yang juga Menteri Hubungan Antar Lembaga DEMA UIN Ar-Raniry periode 2018/2019 mengatakan, Aceh seyogyanya merupakan salah satu provinsi yang aman dan tentram dalam berbagai hal. 

"Terlebih Aceh punya kekhususan (lex spesial) untuk menjalankan pemerintahan yakni UU no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan UU 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh," ujarnya.

Namun sungguh disayangkan hasil pendataan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Aceh (P2TP2A), sepanjang 2017 tercatat 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Ketua P2TP2A, Amrina Habibie SH, pada media SI (27/12/17) mengatakan, temuan itu meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 487 kasus. Peningkatan jumlah kasus kekerasan diiringi dengan semakin beragamnya modus dan pihak-pihak yang terlibat.

Seharusnya kasus-kasus tersebut dapat terminimalisir, karena Aceh mempunyai payung hukum yang pro terhadap syariat islam bahkan mayoritas beragama Islam, ujarnya.

Maka penerapan hukum qisas sangat tepat diterapkan di bumi Serambi Mekah ini. Selain punya dasar hukum yang jelas UUPA dan UU Nomor 44 tentang Keistimewaan Aceh. 

"Bahkan berkaca dari sejarah, pada masa kesultanan/kerajaan Sultan Iskandar Muda pernah memancung leher putra mahkotanya sendiri pada saat dia terbukti bersalah melakukan hubungan perzinaan dengan istri pejabat istana," lanjutnya.

Sudah seharusnya Aceh berbenah menuju ke arah yang lebih baik, dengan catatan penerapan hukum harus dilakukan dengan seobjektif mungkin. 

"Jangan sampai hukum yang diterapkan tajam kebawah tumpul ke atas," tutup Saiful Azmi. (r)
KOMENTAR